Berita Properti Tebaik dan Terpercaya
Cari Rumah Dijual: (0)75 462 888

Politik

Fadli Zon: Aneh, KPU Tolak Rekomendasi Komisi II DPR

Fadli Zon: Aneh, KPU Tolak Rekomendasi Komisi II DPR

Antara-Sumbar – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku heran dengan sikap KPU yang menolak rekomendasi dari Komisi II DPR. Rekomendasi tersebut adalah meminta KPU agar menggunakan keputusan terakhir pengadilan khsusu bagi partai politik yang bersengketa apabila belum ada keputusan inkracht dari pengadilan atau islah tidak terwujud. “Bagaimana kita

KPU Abaikan Rekomendasi Komisi II

KPU Abaikan Rekomendasi Komisi II

Antara-Sumbar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menuntaskan 10 Peraturan KPU (PKPU) sebagai aturan main dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Untuk PKPU terkait dengan syarat pencalonan, KPU memutuskan berpedoman pada keputusan inkracht pengadilan bagi parpol yang bersengketa. “KPU pedomani keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” tegas Ketua KPU Husni

DPC Demokrat Jakarta Dukung SBY

DPC Demokrat Jakarta Dukung SBY

Antara-Sumbar – Dewan Pimpunan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat se-DKI Jakarta menyatakan dukungannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2015-2020. Menurut mereka, saat SBY menjadi presiden, nama Indonesia harum di dunia internasional. Disamping itu, pada pemilu

Budiarto Shambazy: Reshuffle Belum Perlu

Budiarto Shambazy: Reshuffle Belum Perlu

Antara-Sumbar – Jurnalis senior Budiarto Shambazy mengatakan, belum saanya ada pergantian kabinet. Sebab, jika dilakukan sekarang justru hanya akan membuat politik nasional semakin gaduh. “Nggak perlu reshuffle, kalau setahun nggak apa-apa sesuai janji Jokowi. Kalau sekarang cuma buat politik makin gaduh aja,” kata Budiarto, di Jakarta Pusat,

Gerindra Setuju Jokowi Rombak Kabinet

Gerindra Setuju Jokowi Rombak Kabinet

Antara-Sumbar – Partai Gerindra setuju bila Presiden Joko Widodo merombak kabinet yang dibentuknya. Menurutnya, hal itu akan membantu membenahi tata kelola pemerintahan. Pasalnya, selama ini komunikasi antara Presiden dengan para pembantunya sering tereduksi. Sehingga hal ini sangat mengganggu arus informasi. “Reshuffle jadi jalan keluar dan beberapa kebijakan

Komunikasi Buruk, PDIP: Jokowi Perlu Angkat Jubir

Komunikasi Buruk, PDIP: Jokowi Perlu Angkat Jubir

Antara-Sumbar – Politisi PDI Perjuangan Hamid Basyaib heran Presiden Joko Widodo jarang menjadi head line di sejumlah media nasional. Padahal, presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 5 tahun terakhir selalu nangkring di halaman muka surat kabar. “Presiden enggak tiap hari di head line koran. Coba lihat SBY selama

Aturan Pengelolaan Dana Pilkada Belum Ada

Aturan Pengelolaan Dana Pilkada Belum Ada

Antara-Sumbar – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan pedoman pengelolaan dana pemilihan kepala daerah. “Gimana mau turun proses transfer belum ada pedoman,” kata Husni, di Jakarta, Jumat (10/4). Peraturan itu, kata Husni, menyangkut pengelolaan dana Pilkada oleh KPUD. Apakah dalam format

116 Anggota DPR Tanda Tangani Angket untuk Yasonna

116 Anggota DPR Tanda Tangani Angket untuk Yasonna

Antara-Sumbar, – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sudah ada 116 anggota Dewan yang menandatangani hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Menurutnya, hal itu sudah cukup untuk mengajukan penggunaan hak angket. “Ada 116, itu sudah cukup,” kata Fahri, di DPR, Jakarta, Selasa (7/4). Fahri

PDIP Yakin Hak Angket Untuk Yasonna Gagal

PDIP Yakin Hak Angket Untuk Yasonna Gagal

Antara-Sumbar – Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, tindakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk mensahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono tidak berlawanan dengan hukum. “Pertanyaanya, peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar,” kata Junimart, di DPR, Jakarta, Kamis (2/4). Karena itu,

Kisruh Golkar, KPU Akui Telah Terima Tembusan SK Menkum HAM

Kisruh Golkar, KPU Akui Telah Terima Tembusan SK Menkum HAM

Antara-Sumbar – Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengaku telah telah menerima Surat Keputusan (SK) Menkum-HAM atas kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Namun, surat tersebut hanya bersifat tembusan. “Tembusan itu dikirim ke partai Golkarnya, kemudian catatan di bawah  tembusan kepada, salah satunya ke KPU,” terang