Antara-Sumbar – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku heran dengan sikap KPU yang menolak rekomendasi dari Komisi II DPR. Rekomendasi tersebut adalah meminta KPU agar menggunakan keputusan terakhir pengadilan khsusu bagi partai politik yang bersengketa apabila belum ada keputusan inkracht dari pengadilan atau islah tidak terwujud.
“Bagaimana kita bisa memaksa itu inkracht karena itu kewenangan pengadilan. Kedua, islah itu jalan bagus, tapi siapa bisa jamin itu terjadi. Harus ada jalan lain kalau tidak bisa keduanya, yaitu putusan terakhir yang ada. Apakah itu putusan PTUN, atau lainnya,” jelasnya di Jakarta, Selasa (5/5).
Fadli menyarankan, KPU tetap mengakomodasi rekomendasi dari Komisi II DPR. Apalagi, lanjutnya, Parpol sebagai stakeholder utama dan peserta Pilkada telah menerima rekomendasi tersebut. Dengan demikian, KPU tak akan dicap sebagai pelanggar undang-undang.
“KPU ini cukup aneh. Dia tidak mau menyelesaikan masalah menurut saya dengan seperti itu. Sehingga kalau ada konflik sosial dan politik di daerah, ini gara-gara KPU. Karena KPU yang buat masalah ini tidak selesai seolah berlindung dibalik UU. Padahal rekomendasi Komisi II tidak menyalahi UU manapun,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai, lembaga yang dipimpin oleh Husni Kamil Manik tersebut bermasalah. Bahkan, ia menyebut para komisioner KPU yang menjadi dalang permasalahan tersebut.
“Komisioner KPU ini bermasalah dari pemilu lalu. Orang-orang ini punya muatan politik menurut saya. Coba bayangkan, orang mau balapan, peserta udah setuju tapi dia tentukan aturan sendiri,” kata Fadli.
/ Maklum lah.. abal security.. kakkaak Yah,,, begitulah.. asal jangan pas nyoblos aja.. ga di ganti tuh partai yang terakhir.. tar masuk ke nomer 33 lagi kabuurr ..