Antara-Sumbar – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengatakan, potensi konflik bisa terjadi dimana saja. Konflik tidak hanya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki sejarah kelam, seperti Aceh atau Maluku. “Dalam Pilkada tidak selalu muncul pada daerah yang selama ini kita anggap punya pengalaman konflik panjang,” kata
Antara-Sumbar – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, DPR tidak akan menyetujui perubahan susunan kepengurusan fraksi Golkar di DPR selama masih terjadi kisruh dualisme kepemimpinan di tubuh beringin itu. “Selama proses belum selesai kita anggap yang kita akui status quo,” kata Fadli, di DPR, Jakarta, Senin (23/3).
Antara-Sumbar – Advokat Petrus Selestinus mengatakan, usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelantikan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi, akan banyak menimbulkan persoalan yuridis dan politis. Pertama, kata dia, akan menyuburkan persaingan tidak sehat antar calon dan partai politik pengusung,
Antara-Sumbar – Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly mengatakan tidak akan mengesahkan kepengurusan Djan Faridz sebelum PTUN memutuskan banding yang diajukannya terhadap PPP. “Nanti tunggu putusan PTUN,” ujar Yassona, di Jakarta, Selasa (17/3). Senin (16/3) kemarin, kubu Djan Faridz mendatangi kantor Menkumham untuk memberikan hasil putusan PTUN
Antara-Sumbar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap DPR membahas secara marathon mengenai 10 Peraturan KPU (PKPU) berkaitan dengan program dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Kami harap 10 PKPU bisa dibahas marathon,” kàta Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di kantor KPU, Jakarta, Senin (16/3). KPU juga
Antara-Sumbar – Presiden Joko Widodo nampaknya setuju dengan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk memberikan santunan pada partai politik sebesar Rp1 triliun per tahun tiap parpol. “Saya kira enggak ada masalah dana parpol,” kata Presiden di kantor Balai Kota, Jakarta. Namun, lanjut Jokowi, ketika kondisi