Antara-Sumbar – Partai Gerindra setuju bila Presiden Joko Widodo merombak kabinet yang dibentuknya. Menurutnya, hal itu akan membantu membenahi tata kelola pemerintahan.
Pasalnya, selama ini komunikasi antara Presiden dengan para pembantunya sering tereduksi. Sehingga hal ini sangat mengganggu arus informasi.
“Reshuffle jadi jalan keluar dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Presiden. Itu salah satu sebabnya karena masukan yang disampaikan pembantu-pembantu Presiden tidak akurat dan tidak pas dalam melaporkan situasi terkini,” kata Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, di Jakarta, Senin (20/4).
Muzani juga mengamini hasil survei lembaga survey Poltracking Indonesia yang menyebut publik tak puas dengan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurutnya, kebijakan Jokowi banyak tak sesuai dengan janji kampanye pada Pilpres 2014 lalu.
“Kami mencatat misalnya dua kali presiden naikkan BBM, dua kali beliau turunkan harga BBM. Bahkan dalam rancangan UU APBN kemarin, pos untuk subsidi BBM dihapus. Fraksi Gerindra tidak setuju dengan penghapusan pos tersebut,” katanya.
Leave a Reply