Antara-Sumbar – Jurnalis senior Budiarto Shambazy mengatakan, belum saanya ada pergantian kabinet. Sebab, jika dilakukan sekarang justru hanya akan membuat politik nasional semakin gaduh. “Nggak perlu reshuffle, kalau setahun nggak apa-apa sesuai janji Jokowi. Kalau sekarang cuma buat politik makin gaduh aja,” kata Budiarto, di Jakarta Pusat,
Antara-Sumbar – Partai Gerindra setuju bila Presiden Joko Widodo merombak kabinet yang dibentuknya. Menurutnya, hal itu akan membantu membenahi tata kelola pemerintahan. Pasalnya, selama ini komunikasi antara Presiden dengan para pembantunya sering tereduksi. Sehingga hal ini sangat mengganggu arus informasi. “Reshuffle jadi jalan keluar dan beberapa kebijakan
Open house merupakan salah satu perjamuan yang diadakan di rumah seseorang untuk menjalin tali silaturahmi atau bisa juga seseorang yang memang sengaja menawarkan rumah dijual kepada orang lain yang mana nantinya klien tersebut melihat – lihat kondisi rumah terlebih dahulu. Sebagian orang terkenal mengadakan open house pada
Antara-Sumbar – Politisi PDI Perjuangan Hamid Basyaib heran Presiden Joko Widodo jarang menjadi head line di sejumlah media nasional. Padahal, presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 5 tahun terakhir selalu nangkring di halaman muka surat kabar. “Presiden enggak tiap hari di head line koran. Coba lihat SBY selama
Antara-Sumbar – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan pedoman pengelolaan dana pemilihan kepala daerah. “Gimana mau turun proses transfer belum ada pedoman,” kata Husni, di Jakarta, Jumat (10/4). Peraturan itu, kata Husni, menyangkut pengelolaan dana Pilkada oleh KPUD. Apakah dalam format
Antara-Sumbar, – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sudah ada 116 anggota Dewan yang menandatangani hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Menurutnya, hal itu sudah cukup untuk mengajukan penggunaan hak angket. “Ada 116, itu sudah cukup,” kata Fahri, di DPR, Jakarta, Selasa (7/4). Fahri
Antara-Sumbar – Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, tindakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk mensahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono tidak berlawanan dengan hukum. “Pertanyaanya, peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar,” kata Junimart, di DPR, Jakarta, Kamis (2/4). Karena itu,
Antara-Sumbar – Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon makin keras menyuarakan ketidaksukaanya pada Presiden Jokowi. Bahkan, dia menyebut Jokowi belum pantas memangku jabatan sebagai Presiden. Jokowi, kata Effendi, menjadi presiden karena sudah suratan. Dia juga menyebut Jokowi sebagai presiden prematur. Sebab, Jokowi dinilai belum cukup menguasai permasalahan nasional
Antara-Sumbar – Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengaku telah telah menerima Surat Keputusan (SK) Menkum-HAM atas kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Namun, surat tersebut hanya bersifat tembusan. “Tembusan itu dikirim ke partai Golkarnya, kemudian catatan di bawah tembusan kepada, salah satunya ke KPU,” terang
Antara-Sumbar – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengatakan, potensi konflik bisa terjadi dimana saja. Konflik tidak hanya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki sejarah kelam, seperti Aceh atau Maluku. “Dalam Pilkada tidak selalu muncul pada daerah yang selama ini kita anggap punya pengalaman konflik panjang,” kata