Aturan Pengelolaan Dana Pilkada Belum Ada

Antara-Sumbar – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan pedoman pengelolaan dana pemilihan kepala daerah.

“Gimana mau turun proses transfer belum ada pedoman,” kata Husni, di Jakarta, Jumat (10/4).

Peraturan itu, kata Husni, menyangkut pengelolaan dana Pilkada oleh KPUD. Apakah dalam format hibah atau bentuk lainnya.

“Apakah dalam bentuk hibah atau lain. Itu yang perlu disiapkan pemerintah,” tandasnya.

Ditambahkan, Komisioner KPU Arif Budiman, selama ini dana Pilkada diberikan kepada KPUD dalam format hibah. “Belum ada format lain,” katanya.