LBH : Gubernur Harus Larang Penggunaan Kendaraan Dinas

Padang, (ANTARA) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menghimbau agar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno untuk menyampaikan kepada setiap kepala daerah baik Walikota, Bupati serta jajaran dalam strukturnya untuk tidak menggunakan kendaraan dinas bagi keperluan mudik atau lebaran.

Hal ini dikarenakan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi termasuk pulang kampung merupakan salah satu bentuk korupsi yang diatur dalam undang-undang (UU) korupsi nomor 3 yang intinya menyatakan penyalahgunaan wewenang dan barang dinas.

“Kita meminta kepada gubernur sebagai jabatan tertinggi di pemerintahan Sumbar untuk melakukan pelarangan penggunaan kendaraan dinas bagi para pejabat maupun PNS yang merupaka pelanggaran terhadap UU nomor 3 tentang korupsi,” ujar Direktur LBH Padang, Vino Oktavia, pada antara-sumbar.com, Kamis (2/9).

Kendaraan dinas secara substansi diperuntukan untuk keperluan dianas bukan pribadi, dan jika digunakan diluar keperluan dinas merupakan tindakan korupsi.

“Gubernur perlu keluarkan surat edaran terkait penggunaan mobil dinas ini, agar para pejabat tidak lagi menyalahi peraturan perundang-undangan korupsi yang telah ditetapkan pemerintah,” ungkapnya mengakhiri. (eko/tdy)