Pelaksanaan Program KB di Sumbar Menurun

Dharmasraya, (ANTARA) - Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Sumatera Barat (Sumbar) angka-angka statistik memberi sinyal terjadi penurunan terhadap dampak kelahiran.

Hal ini disampaikan Gubernus Sumbar, Marlis Rahman yang diwakili Plt. Sekdaprov. Mahmuda Rivai,SH,MM saat memberikan sambutan pada acara Pencanangan Revitalisasi Program KB Nasional Tingkat Provinsi Sumbar pada 2010 di halaman Kantor Bupati Dhamasraya, Senin.

Hadir dalam kesempatan tersebut Danrem 032 Wirabraja, Danrem 032 Wirabraja Kolonel.Inf. Mulyono, Danlantamal II Padang, Laksamana Pertama, Arnol Dt. Batudung Ameh dan Bupati-Walikota se Sumbar.

Gubernur menyampaikan, kegagalan mencolok dari misi KB, terjadinya kenaikan angka kelahiran total dari 3,2 per wanita usia subur pada 2002/2003 menjadi 3,4 pada 2007.

Bersamaan dengan itu terjadi penurunan rata-rata usia perkawinan wanita pertama dari 22 tahun menjadi 21 tahun.

Jadi, dua indikator ini berdampak pada lajunya pertumbuhan penduduk Sumbar menjadi 1,43 persen sudah melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 1,41 persen.

Padahal, katanya, pada sensus tahun 2000 LPP Sumbar masih tercatat 0,70 persen jauh dibawah rata-rata nasional waktu itu (1,50 persen).

Dari data yang ada, menurutnya, kenaikan itu disebabkan peserta KB didominasi oleh pasangan subur yang telah berusia tua.

Selain itu, pasangan ber-KB lebih cendrung memakai alat kontrasepsi yang kurang efektif, yaitu Pil dan suntik serta alat kontrasepsi yang tradisional yang cukup tinggi.

Gubernur juga menyampaikan dalam informasi global badan-badan internasional yang terkait dengan masalah kependudukan telah memberikan peringatan keras kepada negara-negera yang mengabaikan meningkatnya laju pertumbuhan akibat kelalaian pengendalian kelahiran.

Justru itu, gerakan untuk menangani pelayanan KB pada wilayah perbatasan antar provinsi merupakan sebuah upaya yang cukup baik. "Kita lihat wilayah tersebut memiliki karakteristik yang cendrung sangat tertinggal dan minim fasilitas pelayanan," ujarnya.

Gubernur mengingatkan kepada Bupati dan Walikota agar ikut memperhatikan delapan butir capaian sasaran pembangunan Milenium Development Gools (MDGs) yang merupakan kesepakatan internasional.

"Yang amat utamanya butir ke 4 dan 5 menurunkan angka kematian bayi dan anak serta menurunkan angka kematian ibu melahirkan," katanya.

Melalui revitalisasi percepatan Program KB bekerjasama dengan TNI, jelasnya, bisa lebih cepat tercapainya penurunan angka kelahiran kasar (TFR) paling tidak akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2014 menjadi 2,8.

Upaya itu, tentu dengan memperhatikan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, terutama di daerah masing-masing. "Kita telah sepakat terfokus pada IUD dan kotrasepsi mantap. Semoga melalui kegiatan ini akan mampu mewujudkan percepatan penurunan TFR di daerah ini," harapnya. (Sa)