Saham Mayoritas Inalum Dikuasai Pemerintah

Jakarta, (ANTARA) - PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang berasal dari proyek raksasa Asahan dengan perjanjian kontrak RI - Jepang hingga 2013, diindikasikan akan dikuasai sahamnya secara mayoritas oleh pemerintah.

"Indikasinya memang pemerintah melalui BUMN akan menguasai secara mayoritas," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Kamis.

Namun, ia tidak menjabarkan secara terperinci mengenai berapa jumlah saham mayoritas yang diindikasikan akan dikuasai pemerintah Indonesia tersebut.

Sedangkan mengenai produksi, ujar dia, alumunium yang dihasilkan Inalum memang dibutuhkan oleh pihak Jepang antara lain untuk pembuatan berbagai barang teknologi tinggi yang terdapat di negara tersebut.

Berdasarkan ensiklopedia Wikipedia, aluminium bukan merupakan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8 persen dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga.

Masih menurut Wikipedia, aluminium terdapat dalam penggunaan aditif makanan, antasida, buffered aspirin, astringents, semprotan hidung, antiperspirant, air minum, knalpot mobil, asap tembakau, penggunaan aluminium foil, peralatan masak, kaleng, keramik, dan kembang api.

Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik dan juga dapat digunakan dalam banyak hal, kebanyakan digunakan dalam kabel bertegangan tinggi.

Juga secara luas digunakan dalam bingkai jendela dan badan pesawat terbang, serta ditemukan di rumah antara lain sebagai panci, botol minuman ringan, dan "compact disc" (CD).

Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar menuturkan, empat BUMN yang akan terlibat dalam proyek pengambilalihan 58,9 persen saham Inalum yang kini dimiliki Jepang.

Tiga dari empat perusahaan plat merah yang akan terlibat adalah BUMN pembiayaan, dan satu lagi adalah BUMN pertambangan.

"Kami akan mengikutsertakan Perusahaan Pengelola Aset, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Securities untuk back up pendanaan. Sedangkan back up teknis akan melibatkan PT Aneka Tambang Tbk," kata Mustafa.

Saham Inalum sebesar 58,88 persen dikuasai 12 investor Jepang melalui Nippon Asahan Aluminium (NAA), selebihnya adat 41,12 persen pemerintah Indonesia.

Investasi proyek raksasa Asahan ditanamkan sejak 1976. Proyek yang berlokasi di Porsea, Asahan, Sumatera Utara itu, menelan dana sekitar 400 miliar yen atau setara Rp50 triliun dengan modal pinjaman dari pemerintah Jepang.

Sesuai perjanjian kontrak RI - Jepang pada 7 Juli 1975, untuk pembangunan Proyek Asahan yang terdiri dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pabrik peleburan aluminium, maka pada Oktober 2013 proyek tersebut akan menjadi milik pemerintah Indonesia.

Perjanjian juga menyebutkan ada opsi kemungkinan memperpanjang kontrak untuk pabrik peleburan, yang proposalnya harus sudah disampaikan paling lambat 31 Oktober 2010.(*/tdy)